Jejak Gelap Kuota Haji: Travel Diduga Setor USD 2.600–7.000 ke Oknum Kemenag, KPK Siap Bongkar Tuntas

Jakarta, 14 Agustus 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mengusut tuntas modus dugaan korupsi kuota haji khusus yang melibatkan sejumlah travel haji dan oknum di Kementerian Agama (Kemenag). Skala praktik berlapis dan indikasi pemufakatan membuat kasus ini menjadi sorotan utama penegakan hukum di ranah ibadah umat.

Kronologi dan Fakta Awal

Mula Dugaan Setoran dalam konferensi pers, KPK menyebut travel haji diduga melakukan setoran antara USD 2.600–7.000 per kuota haji khusus kepada oknum di Kemenag sebagai imbalan alokasi kuota tersebut

Pemeriksaan Intensif KPK telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Dirjen Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, serta stafsus Menag, petinggi travel (seperti pendiri Maktour), dan tokoh publik lain yang diduga terkait

Ratusan Travel Terlibat direktur penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa lebih dari 100 agen travel terlibat dalam pengurusan kuota haji khusus, dengan pembagian kuota yang tidak proporsional antara travel besar dan kecil

1. Pengalihan Kuota Tidak Sah
   Tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah, yang didapat setelah pertemuan Presiden dan otoritas Arab Saudi, semula diperuntukkan bagi memperpendek antrean haji reguler. Namun ternyata separuh dialihkan ke kuota khusus—langkah yang dianggap tidak sesuai aturan UU Nomor 8 Tahun 2019

2. Penyidikan Ditetapkan
   KPK telah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan serta menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik), dengan potensi dugaan pelanggaran UU Tipikor Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3

3. Langkah Pencegahan dan Pencekalan
   Selain memanggil sejumlah pihak, KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan dua orang lainnya—seorang stafsus Menag dan pendiri salah satu travel—melalui larangan bepergian selama enam bulan

4. Potensi Korban Negara
   Kerugian awal yang diperkirakan menimpa negara dalam praktik korupsi kuota haji ini diperkirakan mencapai Rp 1 triliun

Pendalaman Pemeriksaan

• Keterlibatan Oknum dan Travel
  Terdapat indikasi kuat adanya kolusi antara penyelenggara ibadah haji dan pejabat dalam penentuan kuota khusus. Setoran tunai sebagai imbalan membuka celah mega korupsi yang menyasar keyakinan dan hak umat.

• Pelanggaran Regulasi Kuota
  Pengalihan kuota reguler menjadi khusus, tanpa justifikasi hukum yang kuat, menunjukkan lemahnya integritas tata kelola sistem haji.

• Remunisasi Tidak Transparan
  Variasi setoran berdasarkan besar kecilnya travel dan mekanisme distribusi yang tidak jelas menambah lapisan transaksional di dalam skema resmi pemerintah.

• Ancaman Terhadap Kepercayaan Publik
  Praktik ini tidak hanya mencederai sistem administrasi haji, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama dan negara.

Berikut rangkuman kronologis dan analisis dalam bentuk tabel:

KPK sampai titik persimpangan, memastikan bahwa korban sejatinya adalah umat yang menanti keadilan yaitu para jamaah haji yang berharap khusyuk, bukan jadi korban transaksi gelap. Publik berhak menuntut transparansi, hukum tanpa pandang bulu, dan reformasi mendasar dalam sistem kuota dan travel haji.

Sumber : detiknews  Antara News