Jakarta, 7 Mei 2025 — Polemik soal skripsi dan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah mantan Menpora Roy Suryo mempertanyakan keaslian dokumen akademik sang presiden. Alih-alih meredakan spekulasi dengan transparansi, pihak yang membela Presiden justru menyatakan bahwa dokumen asli disimpan dan yang beredar hanyalah salinan. Narasi ini malah memperpanjang kecurigaan publik.
Masalahnya sederhana: jika benar skripsi dan ijazah itu sah dan ada, mengapa tidak ditampilkan langsung oleh Presiden sendiri? Mengapa harus ada banyak perantara, pernyataan membingungkan, dan dalih administratif yang tidak masuk akal?
Logika publik bertanya: seorang kepala negara seharusnya bisa dengan mudah menunjukkan bukti pendidikan formalnya tanpa ribet. Apalagi di era digital seperti sekarang, verifikasi keabsahan dokumen bukanlah hal sulit. Tapi yang terjadi justru sebaliknya — semakin banyak alasan yang diputar-putar, semakin besar pula spekulasi berkembang.
Sementara itu, gaya komunikasi Presiden yang cenderung menghindar dan enggan menjawab secara langsung saat isu ini muncul, justru mencerminkan sikap tidak transparan terhadap pertanyaan yang sangat mendasar: “Apakah Anda benar-benar lulus dari UGM?”
Alih-alih menyelesaikan polemik dengan kejelasan, pendekatan yang digunakan justru menciptakan kesan bahwa Presiden sedang menyembunyikan sesuatu. Tingkah polah ini bertolak belakang dengan tanggung jawab moral dan politik seorang pemimpin, yang semestinya memberi contoh keterbukaan kepada rakyatnya.
Jika rakyat saja harus menyerahkan ijazah asli saat mendaftar CPNS, pegawai BUMN, atau bahkan mendaftar kuliah, mengapa seorang Presiden justru merasa tidak perlu membuktikan kelulusannya secara langsung?
Lebih parah lagi, pernyataan yang membela dengan menyebut “dokumen disimpan, hanya salinan yang ditunjukkan,” tidak menjawab inti persoalan: siapa yang menyimpan? Di mana? Mengapa tidak bisa ditampilkan?
Situasi ini bukan soal Roy Suryo semata yang “terlanjur percaya diri”, melainkan soal hak publik untuk tahu — sesuatu yang menjadi dasar dalam sistem demokrasi. Jika presiden saja tidak mau jujur dalam hal paling dasar seperti ijazah dan skripsi, bagaimana rakyat bisa percaya pada kebijakan-kebijakan penting yang diambilnya?
Polemik ini seharusnya selesai dalam sehari — cukup tunjukkan dokumen asli, atau hadirkan bukti autentik yang bisa diverifikasi publik. Tapi selama itu belum dilakukan, maka pertanyaan dan kecurigaan akan terus hidup, bukan karena kebencian, tapi karena logika yang sehat.